Tata Kelola Kamar Dagang

1. Sistem Pengelolaan

Kamar dagang menerapkan sistem pengelolaan yang menghubungkan Kongres Perwakilan Anggota, Dewan Pengurus, Dewan Pengurus Harian, mekanisme pengawasan, dan Sekretariat.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Kongres Perwakilan Anggota merupakan badan kekuasaan tertinggi kamar dagang dan bertugas meninjau anggaran dasar, laporan kerja, laporan keuangan, serta hal-hal penting lainnya. Dewan Pengurus adalah badan pelaksana yang menjalankan keputusan kongres, memilih dan mengangkat atau memberhentikan pimpinan utama, mengelola pengembangan keanggotaan, serta menetapkan pembentukan cabang. Dewan Pengurus Harian bertindak sebagai badan pelaksana tetap yang mengambil keputusan penting, menyusun rencana kerja, dan melakukan pengawasan rutin di antara masa sidang. Sekretariat melaksanakan rencana tahunan, layanan anggota, penyelenggaraan kegiatan, publikasi dan hubungan eksternal, pengelolaan iuran, serta operasional harian.

3. Prinsip Tata Kelola Kamar Dagang

Kamar dagang mengedepankan pembahasan kolektif, pengambilan keputusan demokratis, dan penyelenggaraan yang sesuai hukum serta anggaran dasar. Masa jabatan pimpinan utama adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali. Anggota dikelola sesuai kategorinya dan berhak mengikuti kegiatan, menerima layanan, menyampaikan saran, serta menggunakan hak pilih, suara, dan pengawasan sesuai ketentuan. Anggota juga wajib mematuhi anggaran dasar, membayar iuran tepat waktu, dan menjaga nama baik kamar dagang.

4. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan berpegang pada prinsip “dihimpun dari anggota dan digunakan untuk anggota” serta penggunaan dana sesuai peruntukannya. Penerimaan dan pengeluaran dikelola secara terpusat, dilaporkan secara berkala, dan diawasi oleh anggota. Seluruh pendapatan dan aset kamar dagang digunakan untuk kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, layanan anggota, dan pengembangan kamar dagang; dana tidak boleh dikuasai, dibagikan, atau dialihkan untuk kepentingan lain. Jika diperlukan, akuntan profesional atau lembaga pihak ketiga dapat diminta melakukan audit agar penggunaan dana tertib, terbuka, dan transparan.